PELAMAR CPNS 2018 UNTUK SEGERA MENGAKSES PENGUMUMAN KEBUTUHAN ASN (UPDATE INFO) TERBARU

Tugas Pokok dan Fungsi



Kepala Badan mempunyai tugas:

  • Menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian,pendidikan dan pelatihan;
  2. Pengkoordinasian penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan  dan pelatihan; 
  3. Pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan  dan pelatihan; 
  4. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian,  keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan 
  5. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di bidang kepegawaian, pendidikan  dan pelatihan;

Sekretariat mempunyai tugas:

  • Membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan,mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Badan; 
  2. Penyiapan bahan administrasi,  akuntansi dan pelaporan keuangan
  3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  4. Pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol; dan
  5. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Badan.

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Mengumpulkan bahan dan data penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, pendidikan  dan pelatihan; 
  2. Menyelenggarakan  koordinasi pengumpulan dan pengolahan bahan perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan; 
  3. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran; 
  4. Menyelenggarakan  koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas;  
  5. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan teknis operasional pengelolaan penatausahaan, pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas; 
  6. Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  ketugasan Badan; 
  7. Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana; 
  8. Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya; 
  9. Menyelenggarakan penyiapan bahan kelengkapan persyaratan dalam rangka usulan pengadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, tata usaha kepegawaian,pemberhentian/pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai; 
  10. Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Badan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan  Badan; 
  11. Menyelenggarakan pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan memverifikasi lampiran pengajuan bukti-bukti pembayaran; 
  12. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan seluruh transaksi dan realisasi penggunaan anggaran; 
  13. Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan  secara berkala;  
  14. Menyelenggarakan penyiapan bahan usulan kebutuhan pegawai; 
  15. Menyelenggarakan penyiapan rancangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai; 
  16. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai; 
  17. Menyelenggarakan penyiapan bahan dan melaporkan formasi, penempatan pegawai, serta daftar urut kepangkatan; 
  18. Menyelenggarakan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat/gaji berkala;
  19. Menyelenggarakan penyiapan bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Badan; 
  20. Menyelenggarakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Badan; 
  21. Menyelenggarakan penyampaian dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan program kepada pihak yang terkait;  
  22. Menyelenggarakan  pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan/penggandaan/pendistribusian; 
  23. Menyelenggarakan pelayanan  kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan dan sarana/prasarana kantor; 
  24. Menyelenggarakan pelayanan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor  serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;  
  25. Menyelenggarakan pengadaan barang daerah sesuai kebutuhan; 
  26. Menyelenggarakan pemeliharaan barang daerah;
  27. Melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
  28. Menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, anggaran, verifikasi, perbendaharaan, penghitungan gaji, lembur, kesejahteraan pegawai, pembinaan kebendaharaan;
  29. Menyelenggarakan pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan 
  30. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan fungsi dan ketugasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

  • Membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum,tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, dan administrasi kepegawaian

dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan perundangundangan;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  4. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang administrasi umum dan kepegawaian serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
  6. Melaksanakan pengumpulan dan mengelola Penataan Tatalaksana, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Sistem Pengukuran Organisasi Pemerintah (SPEKOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Budaya Pemerintahan, Pengembangan Zona Integritas (ZI), dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM);
  7. Melayani kegiatan surat menyurat, tata laksana, perlengkapan/perbekalan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan barang;
  8. Memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian; 
  9. Memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  10. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya; 
  11. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
  12. Menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor; 
  13. Melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
  14. Melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor; 
  15. Melaksanakan pengendalian, perencanaan,pengadaan barang inventaris badan;
  16. Melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; 
  17. Melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya pegawai; 
  18. Melaksanakan administrasi kegiatan melalui Sistem Informasi yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian; 
  19. Melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja; 
  20. Memproses usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
  21. Melaksanakan administrasi Inovasi Pelayanan Publik; 
  22. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  23. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  24. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan 
  25. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:

  • membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan administrasi keuangan, serta pelaporan pertanggungjawaban.

dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun operasional kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan perundang-undangan; 
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  4. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
  6. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Badan; 
  7. Mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan; 
  8. Melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tatakala kegiatan; 
  9. Melaksanakan pengujian, penelitian, verifikasi permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan surat permintaan membayar;
  10. Membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai; 
  11. Melaksanakan administrasi kegiatan melalui Sistem Informasi Keuangan; 
  12. Menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundangundangan;
  13. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan  dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Badan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Badan; 
  14. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan;
  15. Melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan; 
  16. Melaksanakan inventarisasi data program, kegiatan dan anggaran dalam rangka pelaksanan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
  17. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
  18. Menyiapkan bahan koordinasi, petunjuk teknis kebutuhan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketugasan Badan;
  19. Melaksanakan pengolahan data dan menyusun dokumentasi pelaksanaan teknis kegiatan;
  20. Menghimpun bahan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota,  LPPD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kerja, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Evaluasi Rencana Kerja, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, serta segala bentuk pelaporan lainnya lingkup badan.
  21. Melaksanakan administrasi keuangan melalui sistem informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  22. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  23. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  24. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  25. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bidang Pengembangan Aparatur mempunyai tugas:

  • Membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pengembangan aparatur

dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengembangan aparatur;
  2. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengembangan aparatur;
  3. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang pengembangan aparatur;
  4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang pengembangan aparatur; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang  pengembangan aparatur

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Merumuskan program kerja Bidang Pengembangan Aparatur berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan serta peraturan perundang-undangan;
  2. Menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  3. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan bidang Pengembangan Aparatur serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 
  4. Membina bawahan sesuai dengan  bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Aparatur berdasarkan rencana strategik dan rencana kinerja Badan;
  6. Menyiapkan bahan dan konsep kebijakan Kepala Badan di bidang Pengembangan Aparatur;
  7. Menyelenggarakan Perencanaan Pegawai;
  8. Menyelenggarakan Rekrutmen Pegawai;
  9. Menyelenggarakan penyusunan formasi jabatan aparatur;
  10. Menyelenggarakan Pengembangan Karier Pegawai; 
  11. Menyelenggarakan Penilaian Kompetensi;
  12. Menyelenggarakan pengelolaan talent management Aparatur Sipil Negara (talent pool);
  13. Menyelenggarakan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian;
  14. Menyelenggarakan evaluasi pelaksanaaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  15. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  16. Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
  18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Sub Bidang Rekrutmen mempunyai tugas:

  • Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang rekrutmen.

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun rencana operasional program kegiatan Sub Bidang Rekrutmen berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan perundangundangan;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  4. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang rekrutmen serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Melaksanakan kegiatan Sub Bidang Rekrutmen;
  6. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai;
  7. Melaksanakan penyusunan formasi jabatan aparatur; 
  8. Melaksanakan  pengadaan ASN;
  9. Melaksanakan fasilitasi pengadaan Calon Praja IPDN;
  10. Melaksanakan Pengangkatan ASN;
  11. Melaksanakan Pengelolaan Tenaga Bantuan;
  12. Melaksanakan Pengendalian Pegawai Non PNS BLUD;
  13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bidang Pengembangan Karir mempunyai tugas :

  • Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengembangan karier

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun rencana operasional program kegiatan Sub Bidang Pengembangan Karier berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan perundangundangan;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  4. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang Pengembangan Karier serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Karier;
  6. Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan Karier;
  7. Melaksanakan bimbingan, pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan Pengembangan Karier;
  8. Melaksanakan kebijakan Penilaian Kompetensi;
  9. Melaksanakan kebijakan Pengelolaan Talent Management  ASN (Talent Pool);
  10. Menyiapkan Bahan Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
  11. Melaksanakan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  12. Menyiapkan Bahan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator  dan Pengawas;
  13. Melaksanakan fasilitasi pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan;
  14. Melaksanakan pengambilan sumpah Aparatur Sipil Negara;
  15. Melaksanakan Administrasi Surat Pernyataan Pelantikan;
  16. Melaksanakan kegiatan konseling pegawai;
  17. Melaksanakan Administrasi Surat Penunjukan Pelaksana Harian dan Surat Penunjukan Pelaksana Tugas;
  18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  19. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  20. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan 
  21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas :

  • Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengelolaan data dan informasi

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana operasional program kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan perundang-undangan;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  4. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang Pengelolaan Data dan Informasi serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
  6. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan Pengelolaan Data dan Informasi;
  7. Melaksanakan Pengelolaan Website Kepegawaian, Email, UPIK dan PPID;
  8. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;
  9. Melaksanakan Layanan Informasi Kepegawaian Elektronik;
  10. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, e-formasi dan e-talent pool;
  11. Melaksanakan Pengelolaan Arsip Data Manual Pegawai;
  12. Melaksanakan Pengelolaan Data Pegawai Non PNS;
  13. Melaksanakan Pengelolaan Memori Jabatan;
  14. Melaksanakan pembuatan tanda pengenal pegawai;
  15. Melaksanakan Administrasi Surat Perintah Melaksanakan Tugas;
  16. Melaksanakan Administrasi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan;
  17. Melaksanakan Pengelolaan Data Jabatan Fungsional dan Data Jabatan Administrasi;
  18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  19. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  20. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Mutasi dan Pembinaan ASN mempunyai tugas :

  • Membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang mutasi dan pembinaan ASN.

dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang mutasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
  2. Perencanaan program kegiatan,  penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang mutasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
  3. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang mutasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
  4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang mutasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang mutasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara.

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Merumuskan program kerja Bidang Mutasi dan Pembinaan ASN berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya serta peraturan perundang-undangan;
  2. Menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  3. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan bidang mutasi dan pembinaan ASN serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Membina bawahan sesuai dengan  bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Mutasi dan Pembinaan ASN berdasarkan rencana strategik dan rencana kinerja Badan;
  6. Menyiapkan bahan dan konsep kebijakan Kepala Badan di Bidang Mutasi dan Pembinaan ASN;
  7. Menyelenggarakan pemindahan pegawai;
  8. Menyelenggarakan Kenaikan Pangkat;
  9. Menyelenggarakan Pengembangan Karier Pejabat Fungsional;
  10. Menyelenggarakan Pembinaan Pegawai;
  11. Menyelenggarakan Kesejahteraan Pegawai;
  12. Menyelenggarakan Penatausahaan Kepegawaian;
  13. Menyelenggarakan evaluasi pelaksanaaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  14. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  15. Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas:

  • Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang mutasi

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bidang Mutasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  4. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang mutasi serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Melaksanakan kegiatan Sub Bidang Mutasi;
  6. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan mutasi;
  7. Melaksanakan pemrosesan pindah masuk/keluar dan ASN titipan;
  8. Melaksanakan penataan pegawai ASN;
  9. Melaksanakan Pemrosesan Kenaikan Pangkat;
  10. Melaksanakan Pemrosesan Usulan Peninjauan Masa Kerja Pegawai;
  11. Melaksanakan Fasilitasi Status Kepegawaian;
  12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas :

  • Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pembinaan dan kesejahteraan

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun rencana operasional program kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan perundang-undangan;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  4. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang pembinaan dan kesejahteraan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan;
  6. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pembinaan dan pesejahteraan;
  7. Melaksanakan Pemrosesan Hukuman Disiplin;
  8. Melaksanakan Pengelolaan dan Evaluasi Laporan Presensi Pegawai;
  9. Melaksanakan Pemrosesan Administrasi Perceraian;
  10. Melaksanakan Pengelolaan Pemberian Tambahan  Penghasilan Pegawai;
  11. Melaksanakan Fasilitasi Pembinaan Mental / Spiritual;
  12. Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas;
  13. Melaksanakan Fasilitasi Uji Kesehatan Pegawai;
  14. Melaksanakan Pemrosesan Usulan Pemberhentian dan Pensiun pegawai;
  15. Melaksanakan Pemrosesan Bebas Tugas Pegawai;
  16. Melaksanakan Fasilitasi Kegiatan KORPRI;
  17. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  19. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Penatausahaan Kepegawaian mempunyai tugas :

  • Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang penatausahaan kepegawaian.

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun rencana operasional program kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  4. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang Penatausahaan Kepegawaian serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Melaksanakan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Kepegawaian;
  6. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan Penatausahaan Kepegawaian;
  7. Melaksanakan Pemrosesan Cuti Pegawai;
  8. Melaksanakan pengembangan karier pejabat fungsional;
  9. Melaksanakan pemrosesan pengangkatan pembebasn dan pemberhentian pejabat fungsional;
  10. Melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  11. Melaksanakan Fasilitasi Usulan Karis, Karsu, Karpeg dan KPE;
  12. Melaksanakan Fasilitasi Pengusulan Satyalancana;
  13. Melaksanakan Fasilitasi Pengusulan Bapertarum;
  14. Melaksanakan Fasilitasi Pengurusan Taspen;
  15. Melaksanakan Administrasi KGB dan KP4;
  16. Melaksanakan Fasilitasi Penilaian Kinerja Pegawai;
  17. Melaksanakan pemrosesan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
  18. Melaksanakan Fasilitasi LHKPN dan LHKASN;
  19. Melaksanakan Pemrosesan Inpassing Gaji;
  20. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  21. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  22. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  23. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :

  • Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Pendidikan Pelatihan

dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pendidikan pelatihan;
  2. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pendidikan pelatihan;
  3. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang pendidikan pelatihan;
  4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang pendidikan pelatihan; dan
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang pendidikan pelatihan

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Merumuskan program kerja Bidang Pendidikan Pelatihan berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya serta peraturan perundang-undangan;
  2. Menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  3. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan Pelatihan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Membina bawahan sesuai dengan  bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Pelatihan berdasarkan rencana strategik dan rencana kinerja Badan;
  6. Menyiapkan bahan dan konsep kebijakan Kepala Badan di bidang Pendidikan Pelatihan;
  7. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Analisa Kebutuhan Diklat, Penyelenggaraan Diklat dan Pengendalian dan Pengembangan Diklat;
  8. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang Analisa Kebutuhan Diklat, Penyelenggaraan Diklat dan Pengendalian dan Pengembangan Diklat;
  9. Menyelenggarakan Penyusunan Standar Kompetensi;
  10. Menyelenggarakan Analisa Kebutuhan Diklat;
  11. Menyelenggarakan Penyusunan Kurikulum dan bahan Penyelenggaraan Diklat;
  12. Menyelenggarakan Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Analisa Kebutuhan Diklat, Penyelenggaraan Diklat dan Pengendalian dan Pengembangan Diklat;
  13. Menyelenggarakan Peningkatan Kualifikasi pendidikan formal;
  14. Menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pengkat Penyesuaian Ijazah;
  15. Menyelenggarakan Pembekalan Calon ASN dan Pegawai Non PNS;
  16. Menyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat Teknis dan Fungsional bagi ASN;
  17. Menyelenggarakan Pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki Pensiun;
  18. Menyelenggarakan Seminar, Workshop, dan Bimtek;
  19. Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi bagi ASN yang tugas belajar;
  20. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Analisa Kebutuhan Diklat, Penyelenggaraan Diklat dan Pengendalian dan Pengembangan Diklat;
  21. Menyelenggarakan evaluasi pelaksanaaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  22. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
  23. Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  24. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
  25. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang AKD mempunyai tugas :

  • Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang analisa kebutuhan diklat

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bidang Analisa Kebutuhan Diklat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan perundang-undangan;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  4. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Analisa Kebutuhan Diklat serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Melaksanakan kegiatan Sub bidang analisa kebutuhan diklat;
  6. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan analisa kebutuhan diklat;
  7. Menyusun bahan kajian yang berkaitan dengan peningkatan kualifikasi pendidikan dan kediklatan;
  8. Menyusun bahan kajian yang berkaitan dengan ujian dinas dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  9. Menyusun Standar Kompetensi;
  10. Melaksanakan Analisa Kebutuhan Diklat;
  11. Merencanakan peningkatan Kualifikasi Pendidikan Formal;
  12. Memfasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
  13. Menyusun data Kepegawaian alumni Diklat;
  14. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;dan 
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Penyelenggaraan DIKLAT mempunyai tugas:

  • Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang penyelenggaraan diklat

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  4. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Diklat serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Melaksanakan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat;
  6. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Diklat;
  7. Melaksanakan pembekalan calon ASN dan Pegawai Non PNS;
  8. Menyusun Kurikulum dan bahan Pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Teknis dan Fungsional;
  9. Melaksanakan Diklat Prajabatan;
  10. Melaksanakan Diklat Teknis dan fungsional bagi ASN;
  11. Melaksanakan Pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki Pensiun;
  12. Memfasilitasi pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan Teknis dan Fungsional;
  13. Melaksanakan perencanaan pengiriman peserta diklat bagi JPT Pratama, Administrasi dan Fungsional;
  14. Menyelenggarakan Seminar, Workshop dan Bimtek; 
  15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  16. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
  18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan DIKLAT mempunyai tugas:

  • Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengendalian dan pengembangan pendidikan pelatihan

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Diklat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan perundang-undangan;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  4. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian dan Pengembangan Diklat serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Diklat;
  6. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengembangan Diklat;
  7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat; 
  8. Memfasilitasi seleksi calon peserta Diklat dan atau Tugas Belajar;
  9. Melaksanakan Administrasi dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin dan Tugas Belajar PNS;
  10. Memfasilitasi Bantuan bagi ASN yang melaksanakan Tugas Belajar;
  11. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar;
  12. Memproses usulan Izin Keluar Negeri (Exit Permit) khusus kediklatan;
  13. Melaksanakan Pendayagunaan Alumni Diklat Teknis dan Fungsional;
  14. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tracking Layanan

Link Terkait

Jogjakota Hukum Jogjakota Badan Kepegawaian Negara PT Taspen (Persero) Kalkulator Tunjangan Hari Tua (PENSIUN TASPEN) BKD DIY

Statistik Pengunjung

Hari Ini 2570
Kemarin 5507
Bulan Ini 95941
Tahun Ini 151191
Total Pengunjung 153109