PELAMAR CPNS 2018 UNTUK SEGERA MENGAKSES PENGUMUMAN KEBUTUHAN ASN (UPDATE INFO) TERBARU



Syarat Mutasi Masuk Ke Pemerintah Kota Yogyakarta

Sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta No. 31 Tahun 2015

Pemohon mutasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Berstatus PNS;
  2. Memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  3. Telah mendapat persetujuan atau rekomendasi mutasi dari instansi asal;
  4. Terdapat formasi yang dapat diisi dan tenaganya dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
  5. Pemohon mutasi selama bekerja di instansi asal melaksanakan tugas dengan baik;
  6. Setiap unsur DP-3  dan/atau penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
  7. Tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
  8. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
  9. Tidak sedang berperkara di pengadilan;
  10. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
  11. Batas usia ditentukan sebagai berikut : pejabat struktural dan pejabat fungsional umum paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun; pejabat fungsional  tingkat terampil, ahli  pertama, ahli muda dan ahli madya paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun; jabatan fungsional tertentu lainnya yang ditentukan dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberhentian PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun 60 (enam puluh) tahun dan 65 (enam puluh lima) tahun paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
  12. Pangkat/golongan ruang ditentukan sebagai berikut : pejabat struktural dan pejabat fungsional umum paling tinggi Penata (III/c); pejabat fungsional tertentu paling tinggi Pembina (IV/a).
  13. Tidak sedang dalam proses usulan kenaikan pangkat;
  14. Tidak sedang dalam proses pengangkatan atau kenaikan jabatan fungsional tertentu;
  15. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 Pendidikan atau S1 Non Kependidikan dengan Akta Mengajar bagi tenaga guru;
  16. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam skala 4 untuk formasi Pendidikan Profesi, Sarjana (S1), dan Diploma (DIII) minimal 2,75;
  17. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam skala 4 untuk formasi Pasca Sarjana (S2) minimal 3,00;
  18. Nilai rata-rata Ijazah/STTB untuk formasi SLTA/sederajat minimal 7,50;
  19. Tidak sedang dalam proses perceraian;
  20. Sehat jasmani dan rohani;
  21. Telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan gaji PNS;
  22. Bersedia ditempatkan pada SKPD/Unit Kerja sesuai kebutuhan Pemerintah Kota; 
  23. Bersedia bekerja pada Pemerintah Kota paling sedikit 5 (lima) tahun;
  24. Tidak menuntut jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
  25. Bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/istri.

Permohonan masuk ditujukan kepada Walikota Yogyakarta c.q. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

  1. Surat rekomendasi mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang instansi asal;
  2. Surat keterangan ketersediaan formasi dari Pemerintah Kota;
  3. Surat keterangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa pemohon mutasi selama bekerja di instansi asal sudah melaksanakan tugas dengan baik bagi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota;
  4. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi selama bekerja di instansi asal sudah melaksanakan tugas dengan baik bagi PNS Kementerian/Lembaga Non Kementerian;
  5. Fotokopi DP-3  dan/atau penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
  6. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau  sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
  7. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
  8. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang berperkara di pengadilan yang bermaterai cukup;
  9. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
  10. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat;
  11. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang dalam proses pengangkatan atau kenaikan jabatan fungsional tertentu;
  12. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak dalam proses izin perceraian;
  13. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
  14. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bendahara SKPD instansi asal dan diketahui oleh pejabat yang berwenang/Kepala instansi bahwa pemohon mutasi telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan gaji PNS;
  15. Surat pernyataan bersedia ditempatkan pada SKPD/Unit Kerja sesuai kebutuhan Pemerintah Kota yang bermaterai cukup;
  16. Surat pernyataan bersedia bekerja pada Pemerintah Kota paling sedikit 5 (lima) tahun yang bermaterai cukup;
  17. Surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu lainnya yang bermaterai cukup;
  18. Surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
  19. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir;
  20. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
  21. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  22. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
  23. Fotokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisir; dan
  24. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir. 

Syarat Mutasi Keluar Ke Pemerintah Kota Yogyakarta

Sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta No. 31 Tahun 2015

Pemohon mutasi keluar harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari Kepala SKPD/Unit Kerja;
  2. Tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang pedoman teknis pengadaan CPNS;
  4. Bagi PNS Tugas Belajar harus telah selesai dan telah memiliki masa kerja kembali pada Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar;
  5. Bagi PNS yang telah mutasi masuk pada Pemerintah Kota yang mengajukan mutasi keluar wajib memiliki masa kerja/pengabdian paling sedikit 5 (lima) tahun pada Pemerintah Kota;
  6. Telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan gaji PNS;
  7. Bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/isteri;dan
  8. Bagi pejabat struktural yang mengajukan mutasi keluar maka wajib mengajukan pengunduran diri dari jabatan strukturalnya kepada Walikota. 

Permohonan mutasi keluar ditujukan kepada Walikota dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

  1. Surat permohonan mutasi dari pemohon mutasi kepada Kepala SKPD/Unit Kerja;
  2. Surat persetujuan tidak berkeberatan dari Kepala SKPD/Unit Kerja;
  3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian jam mengajar bagi tenaga guru yang telah dilegalisir;
  4. Fotokopi DP-3 dan/atau penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
  5. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau  sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
  6. Surat pernyataan telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai pedoman teknis pengadaan CPNS;
  7. Surat pernyataan telah selesai menjalankan tugas belajar dan telah memiliki masa kerja kembali pada Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai pemberian tugas belajar dan izin belajar;
  8. Surat pernyataan telah memiliki masa kerja/pengabdian paling sedikit 5 (lima) tahun pada Pemerintah Kota bagi PNS mutasi masuk;
  9. Surat pengunduran diri dari jabatan struktural bagi pejabat struktural;
  10. Surat pernyataan dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang menyatakan : Ketugasan yang ditinggalkan sudah dapat diampu oleh pegawai yang lain sehingga tidak mengganggu kinerja SKPD/Unit Kerja dan Tidak meminta pegawai pengganti;
  11. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bendahara SKPD/Unit Kerja dan diketahui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja bahwa pemohon mutasi telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan gaji PNS;
  12. surat persetujuan istri/suami bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
  13. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
  14. Daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015;
  15. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir;
  16. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
  17. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  18. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir yang telah dilegalisir; dan
  19. Fotokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisir. 

Prosedur Mutasi Masuk:

  1. Pemohon mutasi mengajukan surat permohonan mutasi pindah wilayah kerja (contoh format dan berkas kelengkapan terlampir) kepada Walikota Yogyakarta c.q. Kepala BKPP Kota Yogyakarta;
  2. Pemohon mutasi menerima surat Tanggapan Permohonan Mutasi Pindah Wilayah Kerja yang berisi keterangan ada tidaknya formasi di Pemerintah Kota Yogyakarta;
  3. Pemohon mengirimkan berkas persyaratan mutasi masuk (sebanyak 22 item) ke BKPP Kota Yogyakarta;
  4. Pemohon memproses surat Persetujuan Mutasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur daerah asal;
  5. Pemohon mutasi mengirimkan Surat Persetujuan Mutasi dari Gubernur daerah asal ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta lewat Kepala BKD DIY;
  6. Pemohon menerima dan mengirimkan surat Penawaran Pindah Tempat Kerja dari Kepala BKD DIY dan ditujukan kepada Walikota Yogyakarta;
  7. Pemohon menerima undangan uji kompetensi mutasi;
  8. Pemohon menerima surat Tanggapan Permohonan Pindah Tempat Bekerja dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dikirimkan ke BKD DIY;
  9. Pemohon mutasi menerima surat rekomendasi dari BKD DIY untuk dikirimkan ke BKN Kanreg 1 Yogyakarta;
  10. Pemohon mutasi menerima SK Mutasi dari BKN Kanreg 1 Yogyakarta;
  11. Pemohon mutasi menerima Surat Perintah Penugasan dari BKPP Kota Yogyakarta.

Prosedur Mutasi Keluar:

  1. Pemohon memproses surat permohonan mutasi keluar dari yang bersangkutan ke kepala dinas/badan/eselon II;
  2. Surat permohonan dari kepala SKPD kepada Walikota Yogyakarta, yang isinya antara lain Pernyataan tidak keberatan dari kepala SKP, Pernyataan bahwa ketugasan ybs dapat digantikan/diampu oleh yang lainnya sehingga kepindahan Ybs tidak  mengganggu kedinasan, dan Pernyataan tidak meminta pengganti  personil dalam waktu dekat;
  3. Surat permohonan dari Pemerintah Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY lewat Kepala BKD DIY;
  4. Pembuatan surat penghadapan / penyerahan PNS.

Prosedur PNS Titipan Masuk:

  1. Pemohon mengirimkan surat permohonan PNS titipan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Setda kepada Walikota Yogyakarta c.q Kepala BKPP Kota Yogyakarta;
  2. Pemohon menerima surat jawaban formasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta;
  3. Pemohon menerima surat perintah penugasan dari Pemerintah Kota.

Prosedur PNS Titipan Keluar

  1. Pemohon memproses surat permohonan PNS Titipan keluar dari yang bersangkutan ke kepala OPD / eselon II;
  2. Surat permohonan dari kepala OPD kepada Walikota Yogyakarta c.q Kepala BKPP Kota Yogyakarta, yang isinya a.l.: Pernyataan tidak keberatan dari kepala OPD, Pernyataan bahwa ketugasan ybs dapat digantikan  / diampu oleh PNS  lainnya sehingga kepindahan Ybs tidak  mengganggu kedinasan;
  3. Pemohon menerima surat permohonan PNS Titipan dari Pemerintah Kota Yogyakarta ke Pemda/Pemprov tujuan.
  4. Pemohon menerima surat penghadapan / penyerahan PNS.

Tracking Layanan

Link Terkait

Jogjakota Hukum Jogjakota Badan Kepegawaian Negara PT Taspen (Persero) Kalkulator Tunjangan Hari Tua (PENSIUN TASPEN) BKD DIY

Statistik Pengunjung

Hari Ini 2345
Kemarin 5507
Bulan Ini 95716
Tahun Ini 150966
Total Pengunjung 152884