Cuti Tahunan:

1. PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan;
2. Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja;
3. Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender;
4. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan;
5. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan;
6. Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak;
7. PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.

Cuti Besar:

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus (kecuali cuti untuk kepentingan agama) berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan;
2. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan;
3. Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama;
4. Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Cuti Sakit:

1. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14  (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter (sakit antara 1-14 hari) dan/atau dokter pemerintah (sakit >14 hari);
2. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan;
3. Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud diatas diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
4. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
5. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan;
7. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya;
8. Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Cuti Melahirkan:

1. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan;
2. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar;
3. Lamanya cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan;
4. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Cuti Karena Alasan Penting:

1. PNS berhak atas cuti karena alasan penting apabila ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia dan/atau salah seorang anggota keluarga yang dimaksud diatas meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
2. PNS berhak atas cuti alasan penting apabila akan melangsungkan perkawinan;
3. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan.
4. Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Cuti Diluar Tanggungan Negara:

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun  secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara;
2. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
3. Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya;
4. Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya;
5. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS;
6. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.